SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU PADA KARCIS PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI KOTA BANDUNG MENURUT UU NO 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

---

Penilaian

---

Pencantuman klausula baku pada karcis parkir kendaraan bermotor di Kota Bandung memang diperbolehkan namun isi dari karcis parkir terkadang mengandung klausula eksonerasi. Hal tersebut perlu diteliti untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap konsumen atas pencantuman klausula baku pada karcis parkir kendaraan bermotor menurut UUPK. Setelah itu perlulah juga diteliti pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas pencantuman klausula baku pada karcis parkir kendaraan bermotor di Kota Bandung serta untuk mengetahui upaya yang dapat ditempuh konsumen atas pencantuman klausula baku pada karcis parkir kendaraan bermotor di Kota Bandung. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian normatif yaitu penelitian terhadap data kepustakaan atau data sekunder serta metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.
Hasil penelitian dan pembahasan yang didapat bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen atas pencatuman klausula baku pada karcis parkir kendaraan bermotor di Kota Bandung dilindungi oleh perlindungan hukum preventif yaitu Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 62 UUPK serta perlindungan hukum represif yang diatur dalam Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas pencantuman klausula baku pada karcis parkir kendaraan bermotor di Kota Bandung diatur dalam Pasal 19 UUPK. Dapat pula diterapkan prinsip tanggung jawab professional (professional liability) yang didasarkan pada tanggung jawab kontrak (contractual liability). Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh konsumen atas pencantuman klausula baku pada karcis parkir kendaraan bermotor di Kota Bandung diatur dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 48 UUPK, yaitu melalui pengadilan (litigasi) maupun di luar pengadilan (non-litigasi).

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

Skripsi

No. Panggil

-

Penerbit

Bandung : Sekolah Tinggi Hukum Bandung., 2022

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

Hukum Perdata

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

https://repository.sthb.ac.id/

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar