Text

(Skripsi) Gesekan Kewenangan PPNS Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Di Bidang Pelayaran

---

Penilaian

---

Dalam Rangka Penegakan Hukum Sesuai Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Berwenang Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Sesuai Dengan Undang-undang Yang Menjadi Dasar Hukumnya Dan Pelaksanaannya Dibawah Koordinasi Dan Pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. untuk Menjamin Terselenggaranya Penyidikan Tindak Pidana Sesuai Dengan Perundang-undangan, Profesional Dan Menjunjung Tinggi Hak Azasi Manusia,Perlu Ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Tindak Pidana Pelayaran Merupakan Suatu Tindak Pidana Khusus.

---

Ketersediaan

Informasi Detail

Judul Seri

Skripsi

No. Panggil

-

Penerbit

Cirebon : Universitas Swadaya Gunung Jati., 2019

Deskripsi Fisik

-

Bahasa

Indonesia

ISBN/ISSN

-

Klasifikasi

NONE

Tipe Isi

-

Tipe Media

-

Tipe Pembawa

-

Edisi

-

Subjek

HUKUM PIDANA

Info Detail Spesifik

-

Pernyataan Tanggungjawab

https://repository2.ugj.ac.id/site/skripsi

Versi lain/terkait

Lampiran Berkas

Komentar

---

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar