Text
Implementasi Kebijakan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut
Peneliti bertujuan untuk menganalisis Implementasi Program Keluarga Harapan di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut dengan berpedoman pada Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan. Permasalahan yang muncul pada penelitian ini yaitu adanya penyaluran bantuan PKH yang belum tepat sasaran, kurangnya pendampingan bagi KPM oleh Pendamping PKH, serta komunikasi antara KPM dan Pendamping PKH tidak berjalan dengan lancar. Penelitian ini menggunakan teori dari Edward III tentang Implementasi yang mengemukakan empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Publik yaitu : komunikasi, sumber daya, disposisi, serta struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data: studi pustaka, wawancara, dan observasi. Selanjutnya data- data dikumpulkan dan dianalisis dengan model analisis data alur melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Kemudian untuk mengetahui kelayakan data, dilakukan pengujian keabsahan data dengan teknik triangulasi. Hasil dari penelitian dilapangan terhadap implementasi program keluarga harapan di Kecamatan Pamulihan yaitu secara komunikasi jarak jauh pendamping sangat kesulitan dikarenakan faktor sinyal telekomunikasi yang belum menjangkau seluruh wilayah kecamatan pamulihan, secara sumber daya yaitu seluruh pendamping PKH dapat dikatakan berkompeten dalam melaksanakan tugasnya, selanjutnya dilihat dari unsur disposisi yaitu dalam pelaksanaannya pendamping PKH masih belum maksimal dalam mendampingi para KPM terutama para KPM yang bertempat tinggal di wilayah yang sangat jauh dari pusat Kecamatan Pamulihan, serta untuk KPM yang tergolong sudah mampu mereka belum dapat diberi arahan oleh pendamping agar segera mengundurkan diri dari keanggotaan penerima bantuan PKH, namun demikian para Pendamping berusaha agar penyaluran bantuan PKH dapat tepat sasaran. Terakhir terkait birokrasi yaitu seluruh pihak yang terkait baik itu dari pemerintahan kecamatan, pemerintahan desa, para tokoh masyarkat seluruhnya saling bekerjasama agar implementasi bantuan PKH berjalan dengan lancar
Tidak tersedia versi lain