➤

E-Library

  • Beranda
  • Informasi
  • Profil PT
  • Pustakawan
  • Login/Daftar
    Login Anggota Daftar Online Login Admin Absen
  • Pilih Bahasa :
    Bahasa Arab Bahasa Bengal Bahasa Brazil Portugis Bahasa Inggris Bahasa Spanyol Bahasa Jerman Bahasa Indonesia Bahasa Jepang Bahasa Melayu Bahasa Persia Bahasa Rusia Bahasa Thailand Bahasa Turki Bahasa Urdu

Pencarian berdasarkan :

SEMUA Pengarang Subjek ISBN/ISSN Pencarian Spesifik

Pencarian terakhir:

{{tmpObj[k].text}}
No image available for this title

SKRIPSI : KEBIJAKAN PEMBERIAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA KEBIRI KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL TERHADAP ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Diko Anjes Samuel - Nama Orang;

Penilaian

0,0

dari 5
Penilaian anda saat ini :  

Di dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) disebutkan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Berdasarkan konsep negara hukum tersebut, maka setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum dan persamaan di muka hukum, termasuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kejahatan, khususnya kejahatan seksual. Salah satu upaya untuk menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak, Pemerintah mengeluarkan kebijakan hukum pidana melalui Undang-Undang
Nomor 17 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut mengatur tentang pemberatan hukuman kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak melalui tindakan kebiri. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisa kebijakan hukum pidana sanksi kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual pada anak dilihat dari perspektif Hukum Pidana Indonesia dan HAM. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kebijakan serta pendekatan analisis konsep. Dalam undang-undang tersebut mengatur adanya pidana dan tindakan. Tindakan yang dimaksud dalam Perppu tersebut berupa pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. Kebijakan kebiri kepada pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam perspektif pidana dan pemidanaan, bahwa hukum pidana dasarnya merupakan sarana untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu perlindungan masyarakat dan perlindungan individu. Pelaksanaan hukum kebiri kimia hanya berorientasi pada pembalasan yang tidak sesuai dengan prinsip pemidanaan di Indonesia. Pemberian hukuman melalui pengebirian dapat dikualifikasi sebagai penghukuman keji dan tidak manusiawi serta tidak sesuai dengan konstitusi dan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia dan dianggap sebagai suatu kemunduran dalam keilmuan hukum pidana. Ketentuan pasal 28G ayat (2) konstitusi Indonesia menyatakan bahwa


Ketersediaan
#
Perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Bandung Belum memasukkan lokasi
STHB2300212
Tersedia
Informasi Detail
Judul Seri
Skripsi
No. Panggil
-
Penerbit
Bandung : Sekolah Tinggi Hukum Bandung., 2022
Deskripsi Fisik
-
Bahasa
Indonesia
ISBN/ISSN
-
Klasifikasi
NONE
Tipe Isi
-
Tipe Media
-
Tipe Pembawa
-
Edisi
-
Subjek
HUKUM PIDANA
Info Detail Spesifik
-
Pernyataan Tanggungjawab
https://repository.sthb.ac.id/
Versi lain/terkait

Tidak tersedia versi lain

Lampiran Berkas
Komentar

Anda harus masuk sebelum memberikan komentar


    OPAC LLDIKTI Wilayah 4
    Online Public Access Catalog

    Informasi Lainnya


    Website LLDIKTI Wilayah 4 Informasi Perpustakaan Login Anggota OJS LLDIKTI 4 Pustakawan

Tentang Kami

As a complete Library Management System, SLiMS (Senayan Library Management System) has many features that will help libraries and librarians to do their job easily and quickly. Follow this link to show some features provided by SLiMS.

Cari

masukkan satu atau lebih kata kunci dari judul, pengarang, atau subjek

Statistik Pengunjung Web

Seluruh: 2186352

© 2023 — Perpustakaan LLDIKTI Wilayah 4

Ditenagai oleh SLiMS
Pilih subjek yang menarik bagi Anda
  • Buku
  • Jurnal
  • Majalah
  • Prosiding
  • Skripsi
  • Browse By Color
  • Coming Soon
Icons made by Freepik
Pencarian Spesifik
Kemana ingin Anda bagikan?