Badan Permusyawaratan Desa dibentuk untuk tujuan mendorong terciptanya hubungan kontraktual antara kepala desa sebagai kepala pemerintah desa (Agent)dan Badan permusyawaratan Desa (BPD) (Principal) sebagai wakilwakil rakyat desa yang diperagakan oleh lembaga legislatif baik ditingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat. Pengawasan anggaran menjadi salah satu fungsi dari Badan Permusyawaratan De…
Studi kasus ini mengkaji tentang bagaimana penerapan standar akuntansi di Desa Cilengkrang Kecamatan Wado. Metode analisis yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data yaitu pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa laporan keuangan desa sudah memenuhi standar pencatatan laporan keuangan desa. Dalam lapor…
Penelitian ini bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh insentif pajak, sanksi pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi selama masa pandemi covid-19 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cicadas Bandung. Manfaat penelitian ini untuk menambah pengetahuan penulis, memberi masukan dan bahan evaluasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cicadas Bandun…
Penelitian ini bertujuan untuk mengukur Akuntabilitas Alokasi Dana Desa dan untuk mengetahui bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang. Alokasi Dana Desa merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah untuk meningkatkan pembangungan di tingkat pedesaan. Alokasi Dana Desa berasal dari pendapatan Transfer yang bersumber…